Banda Aceh - Meskipun Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas usulan anggaran yang tidak sesuai dengan regulasi. Mendagri menilai ada anggaran yang membengkak mencapai 4 trilyun lebih. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
tetap ngotot mensahkan APBA 2013 sejumlah Rp. 11.785.138.522.010 tanpa ada pengurangan.
tetap ngotot mensahkan APBA 2013 sejumlah Rp. 11.785.138.522.010 tanpa ada pengurangan.
"APBA tahun 2013, setelah dilakukan revisi atas amanah Mendagri tetap Rp. 11.785.138.522.010," kata Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam sambutannya pada masa penutupan sidang DPR Aceh, Senin malam (4/3/2013).
Menurut Zaini, koreksi Mendagri atas APBA 2013 sebagai upaya memberikan masukan agar penyusunan APBA sesuai dengan regulasi yang ada. Demikian juga, katanya, besaran anggaran seperti untuk pendidikan, kesehatan bisa dialokasian sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.
Kendatipun demikian, Zaini menegaskan, APBA 2013 masih jauh lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Katanya, dalam rentang waktu 1 minggu, APBA 2013 telah dapat direalisasikan.
Zaini juga tidak menampik, bila APBA terhambat, pembangunan Aceh juga akan stagnan. Atas dasar itulah, ia sangat berharap kepada seluruh jajaran SKPA untuk merealisasi anggaran APBA secara cepat dan tepat sasaran serta memiliki capaian yang jelas dan terukur.
"Kalau APBA terhambat, tentu akan menggangu pembanngunan Aceh," ucapnya.
Oleh karenanya, Zaini memberi arahan pada seluruh SKPA untuk utuk terus tingkatkan kinerjanya. Seluruh jajaran SKPA harus memiliki target kerja masing-masing agar kinerjanya optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, Zaini juga meminta dalam pengelolaan anggaran APBA harus memiliki azas transparan dan akuntabel.
"SKPA Aceh itu harus amanah, jujur, APBA harus benar-benar untuk kepentingan rakyat," ketusnya.
Zaini juga menyampaikan, Pemerintah Aceh siap dikritik, yang terpenting adalah kritikan yang konstruktif. Demikian juga halnya, kata Zaini, DPR Aceh agar terus mengawasi Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sementara itu, Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah mengatakan, meskipun sedikit terlamat. Ia sangat berharap pada Pemerintah Aceh tetap bisa mengoptimalkan sisa waktu yang ada.
Setiap proyek pembangunan Aceh, kata Hasbi, bisa diselesaikan dengan cepat dan tetap sesuai dengan kebutuhan rakyat. []
---
Sumber : The Globe Journal
