WAKIL Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta Pemerintah Pusat menuntaskan semua Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.
“Seperti Pak Farhan bilang tadi, payung keadilan untuk Aceh sudah dibuat melalui MoU Helsinki, penerapannya dengan UUPA. Itu yang kita tuntut diprioritas sebelum SBY berakhir jabatan,” kata Muzakir Manaf akrab disapa Mualem ditemui ATJEHPOSTcom di dalam Kapal Kenangan-3, di Dermaga Pelabuhan Kuala Langsa menjelang keberangkatan ke Penang, Malaysia, Sabtu, 23 Februari 2013.
Sebelumnya, Ahmad Farhan Hamid dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat Aceh mengatakan Aceh tidak memerlukan uang tapi butuh keadilan dari Pemerintah Pusat.
“Jadi keadilan yang diminta. Dan, ini untuk menghilangkan kabut gelap hubungan internasional kita, mewujudkan keadilan. Payung keadilan sudah dibuat melalui MoU Helsinki, penerapannya melalui UU No 11/2006, sekarang implementasikan itu dengan baik,” kata Farhan pada acara peresmian pelayaran perdana Langsa-Penang.
Karena itu, Farhan melanjutkan, masyarakat Aceh menitipkan kepada Tim Pemantau Otsus Aceh di DPR RI menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar seluruh peraturan pemerintah yang berhubungan dengan UU No 11/2006 (UUPA) jangan ditahan-tahan lagi.
“Kalau ini tidak dilakukan sebelum Presiden SBY mengakhiri masa jabatannya, masyarakat Aceh akan kembali memberi stempel kepada Pemerintah Pusat bahwa pemerintah bakal menipu Aceh lagi, ini kata masyarakat. Kita tidak mau hal seperti itu terjadi lagi, maka selesaikan segera PP Migas, urusan kepelabuhanan, pertanahan dan banyak lagi aturan main yang harus segera diselesaikan,” kata Farhan.
Kalau tidak, kata Farhan, ia mengkhawatirkan akan terjadi masalah yang lebih besar. “Apabila muncul masalah yang lebih besar, sagat susah membayangkan bagaimana menyelesaikannya lagi,” katanya.
Mualem berharap apa yang disampaikan Farhan Hamid mewakili masyarakat Aceh disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Pusat. "Kita harapkan semua PP menyangkut UUPA diprioritaskan untuk dituntaskan oleh Pemerintah Pusat pada masa Presiden SBY," katanya.
- See more at: http://atjehpost.com/nanggroe_read/2013/02/24/41290/163/5/Wagub-Mualem-minta-semua-PP-turunan-UUPA-tuntas-sebelum-jabatan-SBY-berakhir#sthash.wzG8Wa20.dpuf
