Penampilan Mayor Agus Harimurti di hadapan publik, seperti dalam acara HIPMI kemarin, sudah seizin Panglima TNI. Sebab, ada prosedur yang harus dilalui seorang perwira untuk bisa bicara ke publik.
"Mayor Agus tak mungkin melangkah tanpa izin Kasad dan izin Panglima," tegas Kadispen TNI AD, Brigjen Rukman Ahmad, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (19/4).
Menurut Rukman, setelah permohonan diterima, Panglima TNI akan mengizinkan jika tema acara sesuai dengan kapasitas perwira.
"Itu tergantung kebijakan pimpinan, kalau memang menguasai bidangnya, panglima akan kirim disposisi ke Kasad," jelas Rukman.
Rukman menambahkan, Panglima TNI juga tidak mungkin memutuskan permohonan secara subjektif. "Semua ada prosedurnya," tegasnya.
Seperti diberitakan, penampilan putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Mayor Agus Yudhoyono di seminar HIPMI kemarin dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) Tb Hasanuddin.
"Pertama, apakah dia berbicara sebagai perorangan dengan undangan resmi? Kalau bicara sebagai perorangan, apakah para perwira seperti dia juga akan diizinkan untuk bicara ke publik oleh para atasannya sesuai aturan di lingkungan TNI? Atau hanya khusus untuk Agus saja izin itu?" tanya Hasanuddin lewat siaran pers.
Padahal, lanjut Hasanuddin, di lingkungan TNI juga banyak yang memiliki kemampuan akademik dengan gelar S1, S2 bahkan S3 . "Mengapa mereka juga tak diberi kesempatan yang sama?" imbuh politikus PDI Perjuangan ini.
Kedua, kata dia, kalau undangan itu jatuh ke kesatuan atau ke Mabes TNI AD atau Mabes TNI secara resmi, apakah layak diwakilkan ke seorang berpangkat mayor.
"Lalu ke mana jenderal dan para kolonelnya sesuai jabatannya?" ujar Hasanuddin yang sebenarnya memuji isi pembicaraan Agus.
Menurut dia, di era demokrasi seperti ini kemampuan para perwira TNI memang harus dipupuk dan dikembangkan. Para perwira, katanya, tidak cukup mempelajari ilmu perang saja, tapi harus dipelajari juga ilmu-ilmu lainnya seperti ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.
"Beri kesempatan pada mereka belajar dan berkembang dalam ruang yang sama, jangan ada kesan diskriminasi karena anak seorang pejabat," kritik mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.
