Pemerintah sudah berjanji akan memberikan kompensasi dari rencana kenaikan harga bahan minyak (BBM). Anggaran sebesar Rp 14 triliun sudah disiapkan untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Menko Kesra Agung Laksono mengakui, pemberian BLSM masih pro kontra. Salah satunya karena dikait-kaitkan dengan unsur politis jelang Pemilu 2014.
Agung menyebutkan, pemberian BLSM tidak selamanya. Hanya beberapa bulan saja. Pemberian BLSM akan dihentikan jika daya beli masyarakat miskin sudah kembali stabil. "Masih dalam pembicaraan, tapi nampaknya antara 4-5 bulan," ujar Agung di kantor presiden, Jakarta, Senin (13/5).
Agung juga menyebutkan jumlah nominal BLSM yang akan diberikan ke masyarakat miskin per bulan. Besaran kompensasi per Rumah Tangga Sasaran (RTS) sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan. "Sekitar Rp 150.000 per RTS," katanya.
Agung menyebutkan, pemerintah telah membentuk tim yang akan menyosialisasikan rencana pemberian kompensasi kenaikan harga BBM. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono.
"Kenapa harus diberikan, ada shock di masyarakat. Shock itu terapinya tidak perlu lama lama, mungkin 4 - 5 bulan cukup. Setelah itu diharapkan stabil kembali. Meski stabilnya berbeda dengan stabil sebelumnya. Artinya daya beli mereka sudah baik kembali dan menyesuaikan harga akibat inflasi kenaikan BBM," jelasnya.
Untuk mekanismenya, kata dia, DPR sudah menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah. Untuk pengawasan pun bisa dilakukan. Sementara untuk teknis penyalurannya melalui kementerian dan perusahaan pelat merah.
Kompensasi yang diberikan pemerintah tidak hanya BLSM, ada beasiswa bagi masyarakat miskin, raskin, dan PKH. "Misalnya beasiswa lewat kemendikbud, raskin lewat Bulog, kemudian PKH selama ini juga di kemsos, yang jumlahnya hanya sedikit sekitar 1,5 Juta rumah tangga. BLSM melalui kantor pos," paparnya.
