JAKARTA - Walaupun selalu menjadi yang paling populer di berbagai survei calon presiden, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) teguh pada pendiriannya untuk tidak memikirkan Pilpres 2014.
"Dari dulu enggak pernah mikir kok. Kalau saya itu enggak mikir (capres). Ngurusin KJS saja pusing. Mau di interpelasi, rusun mau di impeachment, masa mau ngurusin polling juga," ungkap Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).
Bahkan, jika nantinya partai yang mengusungnya pada Pemilukada DKI lalu, PDIP, memberikan tiket menjadi capres 2014, mantan Wali Kota Solo itu pun masih pikir-pikir untuk maju.
"Kalau saya enggak nguruslah. Saya ngurus KJS lompat sana, lompat sini, diinterpelasi malahan," pungkasnya.
Diberitakan, Jokowi disebut-sebut akan dilengserkan oleh DPRD DKI terkait sistem Kartu Jakarta Sehat yang semrawut. Setelah itu, kemarin, sejumlah orang yang menamakan diri Grup "Media Sosial Facebook Jokowi Presiden Ku" menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangan mereka bermaksud melaporkan 32 anggota DPRD ke KPK dan mendesak untuk mengusut asal harta kekayaan mereka yang diduga mencurigakan. Bukan hanya ke KPK, mereka juga mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening mereka.
"Kami mendapat informasi, ke-32 anggota dewan itu sebetulnya gerah, karena KPK akan menempatkan petugas di Pemda DKI Jakarta, untuk memastikan transparansi birokrasi. Jadi ke-32 dewan itu berarti menghalangi pekerjaan KPK," tegas juru bicara/ admin grup Jokowi Presiden Ku Yanes Yosua Frans, di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta.
