Bireuen - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan (BKPP) Bireuen M Isa, tak senang akan tuduhan adanya pemborosan anggaran perihal penerimaan tenaga bakti atau honorer di lingkungan pemerintah setempat. Katanya tudingan Forum Koalisi Masyarakat Aksi Reformasi (F-Kamar) Bireuen tidak tepat lantaran tenaga bakti
yang diterima pihaknya berstatus magang dan tidak digaji.
yang diterima pihaknya berstatus magang dan tidak digaji.
"Mereka diterima atas nama magang, tidak digaji. Kita menerima anak-anak yang ekonominya putus untuk dapat bekerja. Kebijakan ini tidak membebani keuangan daerah,” ujar Isa di ruang kerjanya Jum'at (22/2/2013).
Di lain hal, Isa merasa penerimaan tenaga bakti itu juga bagian dari pemenuhan aspirasi masyarakat Bireuen. Alasannya baru-baru ini dia mengaku Pemerintah Bireuen mendapatkan masukan dari kalangan legislatif, untuk memberikan kesempatan mengabdi kepada putra-putri Bireuen di lingkungan pemerintah setempat.
"Saat duduk Bupati bersama anggota DRPK Bireuen membicarakan persoalan banyaknya warga yang ingin anaknya bekerja di pemerintahan Bireuen", sebutnya.
Saat ini, sedikitnya terdapat 300 tenaga bakti atau honorer yang sudah diterima di lingkungan Pemerintah Bireuen. Mereka sudah bekerja di sejumlah SKPK, kantor camata, termasuk di sejumlah Puskesmas. Dalam tiga bulan ini, pihaknya akan mengevaluasi tenaga bakti tersebut. Bilamana ternyata justru menambah beban pemerintah lantaran harus menyediakan sejumlah fasilitas kerja, pihaknya akan melakukan pemutusan kerja. "
"Tidak perlu dipecat, malah di antara mereka itu sudah ada yang keluar sendiri,” sebutnya
